Senin, 29 Oktober 2012

PELUANG DAN TANTANGAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN MANAJEMEN PENDIDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH DENGAN SISTEM DESENTRALISASI


PENDAHULUAN

Masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini berada dalam masa reformasi. Segala-galanya dilimpahkan kepada gelombang yang sedang mengubah sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Agenda reformasi pada dasarnya bertumpu kepada upaya untuk demokraatisasi masyarakat Indonesia. Sungguhpun salah atu agenda reformasi adalah reformasi pendidikan, tetapi hingga kini boleh dikatakan belum banyak yang kita lakukan di bidang pendidikan. Hal ini disebabkan kaarena berbicara mengenai seluruh aspek kehidupan manusia Indonesia. Tanpa pendidikan nilai-nilai daemokratis sebagai inti dari gerakan reformasi, maka reformasi hanya retorika tanpa makna.
Jadi, pertanyaan yang hakiki ialah tantangan apa yang dihadapi dalam pembenahan manajemen pendidikan di era reformaasi dewasa ini? Jawaban terhadap upaya unruk membenahi pendidikan kita, terutama dalam bidang manajemen berarti pula input bagi kajian ilmu pendidikan atau pedagogik di Indonesia. Dengan kata lain, apabila tantangan tersebut tidak ada, maka kehidupan ilmu pendidikan juga tidak akan berkembang. Dalam tulisan ini akan mencoba menyoroti masalah-masalah yang dihadapi dalam manajemen pendidikan dalam rangka mereformasi pendidikan.







PEMBAHASAN

A.    Makna Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan

Desentralisasi dan otonomi pendidikan bukanlah bermakna semata-mata membagi proses pengambilan keputusan atau menyerahkan kekuasaan dai pusat ke daerah tetapi maknanya lebih dalam dari hal itu. Desentralisasi dan otonomi pendidikan mempunyai makna yang sangat besar sebagai perwujudan penghargaan atas hak dan kewajiban rakyat untuk memutuskan sendiri pendidikan untuk anak-anaknya. Desentralisasi dan otonomi pendidikan berkaitan dengan proses demokratisis. Proses tersebut intinya ialah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengambil keputusan di lapangan mengenai bentuk, proses, keberadaan lembaga pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kehidupannya.
Dengan kata lain desentralisasi dan otonomi pendidikan bertujuan memberdayakan rakyat. Oleh karena itu,desentralisasi dan otonomi pendidikan mempunyai dua makna, yaitu :
a.       Pengambilan keputusan dari rakyat secara langsung atau partisipasi dalam pengambilan keputusan.
b.      Partisipasi dalam manajemen situsional atau manajemen kepemimpinan oleh rakyat dalam bidang pendidikan.
Bentuk partisipasi tersebut akan berbeda total dengan manajemen pendidikan pada masa silam ketika rakyat seakan-akan tidak mempunyai hak suara dalam manajemen keputusan. Segala sesuatu ditentukan oleh pemerintah pusat dalam berbagai jenis peraturan. Rakyat dalam hal ini tidak mempunyai suara, bahkan dipaksa untuk mengikuti segala peraturan yang telah ditentukan oleh pemeritah.Lama-kelamaan rakyat mulai terasing dari pendidikan yang seharusnnya merupakan miliknya. Dengan otonomi dan desentralisasi pendidikan maka kita mengembalikan hak yang telah terampas dari rakyat.
Dalam eforia reformasi seakan-akan hal-hal yang baru yang akan dihadapi tidak terlihat sehingga dikhawatirkan desentralisasi akan gagal. Dalam penerapan manajemen pendidikan yang baru perlu dianalisis secara cermat untuk setiap daerah, terutama mengenai pengambilan keputusan ditempat yang kadang-kadang meminta waktu dan kemampuan staf yang prima. Apabila kemampuan sumber daya manusia kurang maka akan terjadi pengambilan keputusan yang dangkal atau kembali pada kebiasaan-kebiasaan lama.
Perlu disadari desentralisasi akan mengurangi efisiensi.Kita ketahui bahwa organisasi yang terpusat, yang monolitik kelihatannya lebih efisien dalam menginvestasi biaya,waktu serta garis komando, sedang dalam desentralisasi terdapat suatu jalan yang mungkin panjang dan tidak efektif sehingga memakan biaya yang lebih banyak. Kemudian dalam desentralisasi akan terasa kekurangan para spesialis dalam masyarakat, sehingga keputusan yang diambil terpaksa diambil oleh para generalis. Ketrampilan pengambilan keputusan, perlu dipelajari dan hal tersebut meminta waktu yang cukup panjang. Selain itu juga, dalam hasil pendidikan antar sekolah menjadi tidak sama, yang maju akan lebih maju lagi dan sekolah-sekolah yang terbatas sumber daya manusiannya mungkin akan semakin tertinggal. [1]






B.                 Peluang dan Tantangan Dalam Mengimplementasi Manajemen Pendidikan

Peluang dan tantangan biasanya berlangsung secara beriringan dalam manajemen organisasi. Peluang dan tantangan adalah sotuasi dan kondisi eksternal organisasi, yang memberikan pengaruh secara langsung terhadap kinerja dan eksistensi organisasi.
Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MPBS) adalah upaya manajemen pemasaran jasa-jasa yang ditawarkan sekolah kepada penggunannya. Pemasaran yang dimaksud di sini adalah seperti yang dikemukakan oleh Rangkuti (2002:48),yaitu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai factor social,budaya,politik,ekonomi dan manajerial.
Berkaitan dengan penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah,ia adalah inovasi dalam manajemen persekolahan yang dilakukan atau diterapkan karena besarnya pengaruh kegiatan pemasaran jasa persekolahan yang dipengaruhi oelh factor social,budaya,politik, ekonomi dan manajerial.
Uraian berikut ini akan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan peluang dan tantangan( factor eksternal) yang dihadapi dalam menerapkan manajemen pendidikan :
1.      Peluang
Peluang yang dihadapi pada dasarnya cukup besar.Hal ini dapat dilihat dari keinginan pemerintah memeberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah dalam memenuhi kebutuhannya sebagai bagian dari diterapkannya otonomi pendidikan dan otonomi sekolah. Reformasi pendidikan mengharuskan diterapkannya otonomi pendidikan, otonomi pendidikan berarti otonomi yang diberikan kepada sekolah unutuk mengurus dirinya sndiri tanpa harus keluar dari korodor system pendidikan.
Pada saat yang bersamaan, dengan adanya otonomi sekolah maka peluang bagi setiap kepala sekolah untuk dapat menjalankan misinya dapat terealisir tanpa harus tergantung dan terikat secara birokratis dengan satuan atasannya.Dengan diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah banyak peluang un tuk lebih kreatif dalam memimpin sekolah. Jika selalam ini  dituntut untuk melaksanakan program yang telah tersedia dari satuan atasan, saat ini dipaksa harus menciptakan sendiri program kerja yang sesuai dengan kebutuhan, sekolah maupun kebutuhan masyarakat.
Penerapan manajemen pendidikan berbasisi sekolah pada dasarnya akan semakin memungkinkan tumbuh suburnya sikap inis insiatif dari kepala sekolah. Hal lain yang dapat dilihat sebagai peluang adlah, isu global tentang pendidikan. Isu global itu menyangkut dengan perlunya demokratisasi dimulai dari sekolah. Isu ini mengahruskan lembaga pendidikan menerapakan nilai-nilai demokratis dalam pendidikan.Yang dimaksud dengan niali-nilai demokratis itu adalah:
a.       Sekolah harus lebih terbuka kepada pelanggan/ pengguna jasa.
b.      Mempermudah akses bagi siapa saja untuk mengetahui kebijakan sekolah secara proporsional.
c.       Melakukan pendekatan dengan duinia usaha.
d.      Mengetahui kebutuhan dan kepentingan stakeholders.
e.       Berorientasi pasa akuntabilitas public
f.       Transparan dalam menggunakan dana pendidikan sekolah
g.      Berorientasi pada pemuasan pelanggan atau penggunaan jasa pendidikan.
h.      Menjadikan stakeholders sebagai mitra yang saling menguntungkan.
i.        Mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan,dll.[2]

2.      Tantangan
Tantangan yang akan dihadapi dalam menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah, pada dasarnya bersifat beragam namun terkait erat dengan isu actual mengenai pendidikan pada saat ini. Isu-isu itu umpamanya antara lain tentang desentralisasi pendidikan,otonomi sekolah, otonomi kepala sekolah, pembiayaan pendidikan dan mutu pendidikan.

a.       Desentralisasi Pendidikan
Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan nasional seiring dengan berlakunya otonomi daerah di seluruh wilayah Replubik Indonesia. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS) adalah implikasi dan konsekuensi logis dengan diterapkannya desentralisasi pendidikan.
Desentralisasi pendidikan menguntungkan bagi daerah untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi kebutuhannya.Beranjak dari situ, maka setiap sekolah yang berada disetiap daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (kota dan kabupaten), memiliki wewenang untuk mendorong sekolah menerapkan manajemen sekolah yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
 Sebagai sebuah keharusan, manajemen pendidikan berbasis sekolah akan membawa implikasi yang luas dalam mengelola pendidikan.Desentralisasi memberikan kesempatan pada semua daerah  untuk dapat mengeloloa pendidikan persekolah yang sesuai dengan kaarakter daerah dan memberi kesempatan kepada persekolah untuk menentukan keinginannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dan masyarakatnya.
Masyarakat yang duduk sebagai anggota Komite Sekolah adalah wujud dari implementasi desentralisasi pendidikan.untuk terlibat secara langsung dengan berbagai kebijakan sekolah secara proporsional. Masyarakta yang tergabung dalam anggota komite sekolah, semaknmemahami arah dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan.

b.      Otonomi Sekolah
Sekolah pada saat ini menjadi unit strategis yang memiliki kewenangan untuk menentukan apa ynag harus dilakukannya sesuai dengan kebutuhannya tanpa mengabaikan program Nasional pendidikan secara menyeluruh. Sekolah mempunyai otonom,saat ini sekolah dapat melakukan ujian sendiri,memeriksa sendiri, dan memberikan penilaian sendiri. Inilah salah satu bentuk otonomi yang diberikan kepada sekolah. Sekolah hanya memberikan laporan hasil ujian ke satuan atasannya. Sangat berbeda sebelum diberikannya otonomi kepada kepala sekolah. Sebelum diberlakukannya otonomi sekolah, sekolah hanya sebagai pelaksana saja, sedang segala sesuatu ditentukan dari satuan aatasan mulai dari perencanaan,pelaksanaan, maateri ujian, penggandaan materi ujian, hingga dalam memberikan penilaian.
Dengan berlakunya otonomi sekolah, maka hal itu merupakan tantangan bagi manajemen persekolahan untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan sekolah. Manajemen pendidikan berbasis sekolah, memang menunatut diberlakukannya itonomi sekolah afar sekolah dapt mengelola dirinya secara mandiri, kreatif,dinamis,memiliki insiatif dan inovatif dalam mencapai tujuan sekolah.

c.       Otonomi Kepala Sekolah
Pemberian Otonomi kepada Kepala sekolah, sebagai konsekuensi otonomi sekolah,mengharuskan kepala sekolah meningkatkan kemampuan intelejensi manajaerialnya.
Intelegensi manajerial aalah kecerdasan memimpin dan ketramp[ilan mengelola organisasi, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada atau yang tersedia,sehingga dengan seluruh perangakat yang dimiliki organisasi menciptakan sinerji, diarahkan untuk  menuju kepada pencapaian tujuan organisai secara maksimal dan optimal.
Intelejensi Manajerial oleh Kydd., Crawford dan Riches (2004:11-13), diklasifikasikannya sebagai berkut :
1.      Mencipta
ü  Memiliki gagasan bagus
ü  Menemukan pemecahan orasinal bagi masalah yang bersifat umum
ü  Mengantisipasi keonsekuensi pengambilan keputusan dan tindakan
ü  Menerapkan pemikiran
ü  Menggunakan imajinasi dan intuisi
2.      Merencanakan
ü  Mengaitkan kebutuhan masa kini dengan masa yang akan datang.
ü  Mengenali apa yang penting dan apa yang semata mendesak
ü  Mengantisipasi tren masa depan
ü  Menganalisis
3.      Mengorganisasi
ü  Membuat tuntutan yang adil
ü  Mengambil keputusan dengan cepat.
ü  Berada di depan bilamana perlu
ü  Tetap tenang dalam situasi yang sulit.
ü  Mengetahui kapan pekerjaan selesai.
4.      Berkomunikasi
ü  Memahami orang
ü  Mendengarkan
ü  Menjelaskan
ü  Komunikasi tertulis
ü  Menggugah sesame untuk berbicara
ü  Taktis
ü  Bersikap toleran terhadap kekeliruan sesame
ü  Berterima kasih dan memberikan dorongan
ü  Memastikan setiap orang menerima informasi
ü  Memanfaatkan teknologi informasi
5.      Memotivasi
ü  Mengilhami sesama
ü  Menyuguhkan tantangan yang realistis.
ü  Membantu sesama untuk menetapkan tujuan dan target
ü  Membantu sesama untuk menghargai sumbangsih dan prestasi mereka sendiri.

6.      Mengevaluasi
ü  Membandingkan hasil dengan niat
ü  Menilai diri sendiri
ü  Mengevaluasi pekerjaan sesama
ü  Meralat kekeliruan di mana perlu

Kekuasaan dan wewenang ini terkait dengan tanggung jawab kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sekolah yang dipimpinnya. Otonomi sekolah sebagai bagian desentralisasi pendidikan, dimana manajemen pendidikan berbasis sekolah diterapkan, mengahruskan kepala saekolah melakukan berbaga perencanaan yang dapat memanjukan sekolah kearah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah itu dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.[3]

d.      Pembiayaan Pendidikan
Dilihat dari perspektif pembiayaan pendidikan,pelaksanaan otonomi daearah mengakibatkan terajadinya perubahan dalam system alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Diantaranya adalah semakin berkurangnya peranan pusat dalam maenentukan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Kewenangan Pemerintah pusta terbatas pada penetapan kebijakan yang bersifat makro dalam bentuk pengaklokasian anggaran-anggaran untuk sekolah dengan mengikuti standar rata-rata, sedangkan kebijakan-kebijakan yang bersifat mikro seperti alokasi dan distribusi anggaran pendidikan ke sekolah menjadi kewenangan daerah( dalam hal ini pemerintah kabupaten)[4]
Implikasi diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah, adalah pemberian wewenang kepada sekolah untuk mengelola dana sendiri.Sekolah diberi kewenangan untuk mencari dana dan menggunakannya dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan kewenangan tersebut, maka setiap sekolah berupaya memperoleh dana dari masyarakat,baik masyarakat pengguna jasa sekolah( orang tua peserta didik) maupun anggota masyarakat dan dunia usahan,tetapi bersifat tidak mengikat.

e.       Mutu dalam Pendidikan

Isu  tentang mutu menjadi variabel determinan ketika pendidikan telah menjadi perhatian seluruh masyarakat. Mutu selalu dibicarakan karena adanya keraguan-keraguan dari masyarakat terhadap produk pendidikan.
Proses yang ingin dicapai dari penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah bagaimana agar setiap sekolah dapat mencapai tujuan sekolah. Pencapaian tujuan sekolah yang sesuai dengan tuntutan kinerja sekolah, disebut sebagai proses bermutu. Oleh karena itu, mutu proses akan menghasilkan mutu hasil atau produk, dan untuk mendapatkan proses dan hasil yang bermutu,diperlukan adanya upaya dari manajemen sekolah untuk memenuhi tuntutan mutu, karena memang itulah yng menjadi harapan dan keinginan masyarakat pengguna jasa pendidikan.
Kepuasan pelanggan pendidikan(orang tua  pesrta didik maupun dunia usaha) merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah.
Kepuasan itu dapat diartikan sebagai implikasi dari proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu.
PENUTUP

Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penerapannya manajemen pendidikan berbasis sekolah menerapkan sistm desentralisasi yang mana didalamnya terdapat peluang dan tantangan dalam menerapkan manajemen tersebut.
Peluang yang dihadapi cukup besar, dikarenakan pemerintah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah dalam memenuhi kebutuhannya.
Selain peluang, terdapat juga tantangannya yaitu pada dasarnya bersifat beragam namun terkait erat dengan isu aktual mengenai pendidikan pada saat ini,isu yang berkaitan dengan konteks pendidikan,menjadi isu yang telah  mempengaruhi opini masyarakat tentang pendidikan. Isu-isu itu antara lain tentang desentralisasi pendidikan, otonomi sekolah, otonomi kepala sekolah,pembiyaan pendidikan dan mutu pendidikan.

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam makalah ini, dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan saya serta referensi yang terbatas.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat.










DAFTAR PUSTAKA


Tilaar,H.A.R.2003.Kekuasaan dan Pendidikan.Magelang:IndonesiaTera
Supriadi,Dedi.2003.Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah.Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
Siahaan,Amiruddin.,W,Khairuddin.,Nasution,Irwan.2006.Manajemen PendidikanBerbasis Sekolah.Ciputat:Quantum Teachin


[1]H.A.R Tilaar,Kekuasaan dan Pendidikan,IndonesiaTera,Magelang,2003,hal 265-266
[2] Amiruddin Siahaan,Khairuddin,Irwan Nasution,Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah,Quantum Teching(Ciputat Press Group),Ciputat,2006,hal.95-102
[3] Ibid,hal.103-113
[4]Dedi Supriadi,Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah,PT Remaja Rosakarya,Bandung,2003,hal.15-16

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar